Aspek Teknologi, Politik Kebijakan, dan Ekonomi dalam Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Nikel Indonesia pada Tahun 2020

Abstract

Sebagai produsen dan pemilik deposit nikel terbesar di dunia, Indonesia masih banyak menjual bijih nikel mentah, alih-alih mengolahnya dan menjual dalam bentuk barang olahan. Presiden Jokowi melalui UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara memberlakukan kebijakan sumber daya alam untuk melarang ekspor mentah nikel serta mewajibkan perusahaan pertambangan nikel untuk mengolah bijih nikel di dalam negeri. Aspek politik, ekonomi, dan teknologi merupakan kerangka multidisiplin untuk melihat proses dan implementasi kebijakan hilirisasi nikel, yakni kebijakan untuk mengolah dan memurnikan (tingkat hilir) hasil pertambangan nikel di tingkat hulu. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder berupa studi literatur dan dianalisis menggunakan kerangka analisis proses kebijakan dari Dye (2017) terhadap aspek politik, ekonomi, dan teknologi kebijakan hilirisasi nikel. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga temuan. Pada aspek politik, berbagai pemangku kepentingan dari kalangan politisi dan pengusaha nikel memainkan peranan sangat kunci dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan nikel melalui perjuangan kepentingan politik dan cita-cita negara untuk industrialisasi nikel. Pada aspek ekonomi, hilirisasi nikel membawa keuntungan ekonomi yang sangat besar dari segi investasi, ekspor olahan, permintaan dunia untuk produk baterai, meskipun masih ada catatan mengenai krusialitas keberadaan investor Tiongkok. Pada aspek teknologi, penelitian ini memberikan gambaran kebutuhan infrastruktur dan deskripsi dari produk-produk olahan nikel yang sudah atau potensial diindustrialisasi oleh pemerintah dan pengusaha. Kesimpulannya, Indonesia tengah menghadapi nickle boom yang oleh pemerintah dimanfaatkan secara ekonomi dengan adanya hilirisasi nikel melalui proses politik dan melibatkan infrastruktur-teknologi dalam pelaksanaannya.